Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Tengah Regulasi Negara: Kajian Politik Hukum Islam

Buku Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Tengah Regulasi Negara: Kajian Politik Hukum Islam membahas hubungan antara negara, konstitusi, dan kelompok keagamaan minoritas dalam perspektif hak asasi manusia dan politik hukum Islam. Pada bagian awal, buku ini menguraikan peran konstitusi dalam menjamin hak warga negara sekaligus membatasi kekuasaan negara, serta menyoroti persoalan diskriminasi yang masih menjadi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan ini menempatkan isu kebebasan beragama sebagai bagian penting dari prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Selanjutnya, buku ini mengembangkan kerangka teoretis melalui konsep fiqh siyasah, maqashid as-syari’ah, dan siyasah dusturiyah untuk menjelaskan hubungan antara hukum, kekuasaan, dan hak rakyat dalam perspektif Islam. Prinsip kemaslahatan dijadikan dasar analisis dalam menilai kebijakan negara terhadap persoalan keagamaan, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi martabat manusia.

Pada bagian historis dan empiris, buku ini mengkaji lahirnya gerakan Ahmadiyah, biografi pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad, serta dinamika perkembangan dan penyebarannya di Indonesia. Interaksi dengan masyarakat lokal, munculnya konflik sosial, dan respons kebijakan negara dianalisis dalam bingkai politik hukum Islam dan konstitusi. Melalui pendekatan tersebut, buku ini memberikan refleksi kritis tentang pentingnya kebijakan yang berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, serta menghormati keberagaman dalam negara hukum yang demokratis.