HUKUM, KEWENANGAN, DAN TRANSFORMASI DIGITALISASI DALAM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL

Buku Hukum, Kewenangan, dan Transformasi Digitalisasi dalam Perizinan Pertambangan Mineral menyajikan kajian komprehensif mengenai pengaturan hukum dan kewenangan dalam sektor pertambangan mineral di Indonesia, sekaligus menyoroti perkembangan digitalisasi dalam sistem perizinan. Buku ini membahas secara sistematis mulai dari dasar hukum pemberian izin usaha pertambangan, mekanisme perizinan, hingga peran pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan.

Buku ini menyoroti hakikat dan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan, tanggung jawab penggunaan kewenangan, serta prinsip legalitas yang menjadi landasan penerbitan izin. Bab-bab selanjutnya mengulas strategi pengelolaan pertambangan mineral demi kesejahteraan masyarakat, termasuk perencanaan wilayah pertambangan, pengelolaan lingkungan, kepatuhan regulasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Transformasi digitalisasi perizinan pertambangan juga dibahas secara mendalam, mencakup pergeseran proses manual ke sistem elektronik, perubahan kewenangan, serta tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan digitalisasi izin. Buku ini dilengkapi dengan analisis faktor-faktor penentu keberhasilan izin pertambangan dan relevansi hukum serta kewenangan dalam tata kelola pertambangan, sehingga menjadi sumber informasi penting bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat yang peduli pada pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan, adil, dan efisien.